TANGGAMUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dalam rapat paripurna pada 28 Agustus 2025.
Anggaran yang semula diproyeksikan sebesar Rp1,81 triliun telah direvisi menjadi Rp1,71 triliun, turun Rp100 miliar. Sementara itu, belanja daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp1,78 triliun menjadi Rp1,70 triliun.
Meskipun terjadi pengurangan anggaran, Bupati Moh. Saleh Asnawi menegaskan bahwa pemerintah tetap akan mengalokasikan tambahan Rp20 miliar untuk program Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) BPJS Kesehatan.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjaga kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
Penyusunan RAPBD-P 2025 dilaksanakan dengan pendekatan yang cermat dan bertanggung jawab.
Pendapatan daerah dirasionalisasi, belanja dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, serta aset daerah diatur melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan ketertiban dan efisiensi yang lebih baik.
Bupati menekankan pentingnya efisiensi belanja dan rasionalisasi pendapatan dalam menanggapi dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya penyesuaian angka anggaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan tantangan utama.
Dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap tindakan pemerintah, keberhasilan RAPBD-P 2025 akan sangat bergantung pada sejauh mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan instansi terkait bekerja sama untuk menjaga transparansi informasi dan melibatkan publik dalam pengawasan anggaran.
Secara keseluruhan, RAPBD-P 2025 bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga arah kebijakan strategis pembangunan Tanggamus.
Jika dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan transparan, anggaran ini berpotensi menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai visi “Bersama, Tanggamus Maju Menuju Indonesia Emas. (*)
