TANGGAMUS – Akses internet terbatas masih menjadi tantangan utama di Pulau Tabuan, Kabupaten Tanggamus. Kondisi ini memaksa siswa SMK Negeri 1 Pulau Tabuan untuk mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) 2025 di pantai agar mendapatkan sinyal.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Tanggamus, Romzi Edy, menyatakan bahwa kendala jaringan tidak hanya terjadi di Pulau Tabuan, tetapi juga di wilayah terpencil lainnya seperti Kelumbayan dan Kelumbayan Barat.
“Jaringan memang ada, tetapi belum merata. Untuk Pulau Tabuan, kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan penyedia seperti Telkomsel,” kata Romzi.
Ia menambahkan bahwa dua penyedia berencana masuk ke wilayah tersebut, dan satu penyedia bahkan telah melakukan empat survei di wilayah Kelumbayan hilir. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang konkret.
“Uji coba sudah dilakukan dan lahannya sudah siap, tetapi belum ada implementasi. Ini kendala utamanya,” jelasnya.
Romzi mengakui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak memiliki kewenangan langsung atas pembangunan infrastruktur jaringan, tetapi pihaknya terus mendorong dan mengawal prosesnya melalui berbagai jalur.
“Kami telah berkoordinasi dengan pihak eksekutif. Bahkan, Bupati Tanggamus berencana untuk mengunjungi Pulau Tabuan secara langsung guna meninjau berbagai isu strategis di sana,” ujarnya.
Selain masalah jaringan internet, Romzi juga menyatakan bahwa DPRD sedang mendorong pembangunan infrastruktur lain di Pulau Tabuan. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah membangun Ruang Kelas Baru (RKB) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai bagian dari program prioritas daerah.
“Kami berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Bupati selama kunjungannya, terutama terkait keterbatasan sinyal, akses pendidikan, dan kondisi nelayan,” tambahnya.
Romzi menekankan bahwa dukungan dari DPRD telah dimaksimalkan. Namun, pelaksanaannya masih bergantung pada pemerintah daerah dan penyedia layanan.
“Kami terus mendorong percepatan. Namun, tentu saja, eksekusi bukan di tangan kami. Semoga ada terobosan dari Bupati,” pungkasnya.
Sementara itu, Hendra Wijaya Mega, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengajukan proposal resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) dan BAKTI.
“Proposal tersebut telah diajukan, dan kami berharap segera mendapat tanggapan. Ini krusial untuk mengatasi titik buta sinyal, terutama di sektor pendidikan,” tegas Hendra.(*)
